Tanpa Pajak, Indonesia tetap bisa sejahtera

Sebagaimana terjadi di banyak negara khususnya pada negara berkembang, maka sektor pajak menjadi tulang punggung pembangunan, meskipun ada sektor lain yang bukan pajak sebagai penunjangnya. Contohnya Indonesia yang menjadikan pajak sebagai pendapatan negara dengan menempati posisi yang terbesar atau sekitar 75-80% dari total penerimaan APBN.

Sebagaimana yang diketahui, Ditjen Pajak telah berhasil membukukan penerimaan pajak pada tahun 2009 sebesar Rp. 565,77 triliun atau 97,99 persen dari target yang direncanakan (okezone.com, 27/01.2010). Dan untuk tahun 2010 ini menurut menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati, maka target pendapatan negara lewat pajak adalah sekitar Rp. 742 triliun (jpnn.com, 24/03/2010). Sedangkan dari sektor pendapatan negara bukan pajak (PNBP) maka pada tahun 2009 negara telah berhasil membukukan pendapatan sekitar 295,3 triliun. Target sebesar itu berasal dari sektor migas (minyak bumi dan gas), sektor pertambangan umum, kehutanan, laba badan usaha milik negara (BUMN) dan pendapatan dari BLU dan PNBP lainnya.

Belanja APBN yang tidak pro rakyat
Melihat data diatas, jelas sekali bahwa Indonesia sangat mengandalkan pajak sebagai sektor yang dapat terus menggerakkan pembangunan. Ini dapat dilihat dari perbandingan pendapatan negara yang sangat jauh antara sektor pajak dan non pajak. Namun, disatu sisi perbandingan tersebut jelas menunjukkan bahwa selama ini pengelolaan negara khususnya pada sumber daya alam (SDA) seperti kekayaan laut dan pertanian serta sumber daya manusia (SDM) betul-betul belum dikelola dengan baik.

Selain itu, bila dicermati dengan seksama maka pajak yang notabene sebagai penghasilan terbesar bagi negara dan sebagai uang rakyat bahkan alokasinya juga belum tepat pada sasarannya. Sebagaimana yang diketahui dalam APBN 2010, anggaran pengeluaran (belanja) negara membengkak Rp. 57 triliun menjadi Rp.1.104 triliun. Menurut menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati, penambahan belanja sebesar 57 triliun itu dianggarkan antara lain untuk belanja pemerintah pusat (K/L) Rp. 45 triliun dan transfer ke daerah naik sebesar Rp. 11,8 triliun (Inverstor Dally Indonesia, 20/3/2010)

Ironisnya, untuk tahun 2010 ini belanja subsidi direncanakan akan menurun hingga Rp. 15,5 triliun (10%) atau hanya sebesar Rp. 144,3 triliun (21 % dari belanja pemerintah pusat). Subsidi non energi tahun 2010 dialokasikan hanya sebesar Rp. 44.9 triliun (31% dari belanja subsidi) atau turun sebesar Rp. 12,5 triliun (22%) dibandingkan tahun 2009. Penurunan belanja subsidi non energi terbesar adalah obat generik (100%) dan pupuk sebesar Rp. 7,1 triliun (39%).
Dalam RAPBN-P 2010 ini, program ketahanan pangan hanya dianggarkan Rp. 14,252 triliun. Alokasi untuk perlindungan sosial hanya sebesar Rp. 3,4 triliun. Sebaliknya, pembayaran pinjaman utang luar negeri yang dimasukkan ke dalam skema pembayaran RAPBN-P 2010 sebesar Rp. 16,924 triliun (news.id.finroll.com, 1/4/2010)

Data diatas justru memperlihatkan bahwa anggaran yang pro rakyat terus mengalami penurunan, padahal uang rakyatlah (pajak) yang menjadi sumber utama pendapatan negara ini. Lihat saja untuk anggaran pelayanan di puskesmas dan jaringannya. Pada tahun 2010 ini, maka mengalami penurunan sekitar 62.12% atau hanya sebesar Rp. 2,64 triliun. Belanja bantuan sosial (Jamkesmas, BOS, raskin, dll) menurun sebesar 11% atau hanya Rp. 8,6 triliun saja. Anggaran untuk pendidikan dasar turun dari Rp. 37,1405 triliun di tahun 2009 menjadi Rp. 31,704 triliun pada tahun 2010. Subsidi pangan turun dari Rp. 12,978 milyar menjadi  Rp. 11.844,3 milyar. Subsidi pupuk juga turun dari Rp. 18.437 milyar menjadi Rp. 11.291,5 milyar. Subsidi listrik berkurang cukup drastis yakni hanya Rp. 40.433,8 milyar atau hanya separuh dari subsidi yang diberikan pada tahun 2008 yang sebesar 83.906,5 milyar, sehingga ada indikasi bahwa tarif energi listrik akan dinaikan.

Sekali lagi, sungguh dengan data diatas maka pengurangan belanja subsidi dan bantuan sosial jelas akan menambah beban orang miskin. Karena itu, menurut APBN 2010 diatas jelas akan tidak memihak pada kepentingan rakyat. Padahal sebagian besar pendapatan negara (APBN) adalah berasal dari uang rakyat yang harusnya kembali untuk kepentingan rakyat.

Negara tetap bisa sejahtera tanpa pajak
Dalam kitab An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam, Syaik Taqiyuddin an-Nahbani (2004:232 dan 2004:238) menjelaskan bahwa dalam Islam negara (Khilafah) bisa memperoleh sumber-sumber penerimaan negara yang bersifat tetap yaitu dari: harta fa`i, ghanimah, kharaj dan jizyah; harta milik umun; harta milik negara; `usyr; khumus rikaz; barang tambang; dan zakat. Dengan seluruh sumber diatas maka negara pada dasarnya akan mampu membiayai dirinya dalam rangka mensejahterakan rakyatnya. Dengan demikian, dalam keadaan normal maka pajak (dharibah) sesungguhnya tidak diperlukan. Dalam negara Khilafah, pajak hanya dipungut sewaktu-waktu, yaitu pada saat kas negara benar-benar sedang defisit. Itu pun hanya berlaku bagi kalangan Muslim yang kaya saja, tidak berlaku secara umum bagi seluruh warga negara. Dalam hal ini Khilafah tidak akan pernah memungut pajak secara rutin, apalagi menjadikan sumber utama penerimaan negara.

Memperhatikan penjelasan diatas dan bila dilihat dari kondisi negara Indonesia yang memiliki kekayaan berlimpah, baik dari sumber daya alam (SDA) atau sumber daya manusia (SDM), maka hal ini tentu menjadi mudah dipahami karena begitu melimpahnya pendapatan negara ini. Namun sayang, pengelolaan SDA oleh pemerintah tetap saja  menggunakan cara-cara kapitalis, antara lain dengan menyerahkan kepemilikannya (bukan sekedar pengelolaanya) kepada pihak lain melalui mekanisme Penanaman Modal Asing (PMA) dan privatisasi (penjualan kepada swasta/asing). Ini jelas bertentangan dengan pandangan syariat Islam bahkan UUD 45 yang menyatakan bahwa SDA yang jumlahnya tak terbatas termasuk milik umum dan digunakan untuk kepentingan umum.

Akibat SDA, negeri ini banyak dikuasi pihak swasta/asing, hasilnya sebagian besar tentu hanya dinikmati oleh mereka. Pemerintah hanya memperoleh sedikit royalti, plus debiden dan pajaknya yang tentu jumlahnya sangat kecil. Di sektor pertambangan emas misalnya, penerimaan pajak dari PT Freeport pada tahun 2009 hanya Rp. 13 triliun, plus royalti hanya US $ 128 milyar atau setara dengan Rp. 22,1 tiliun (inilah.com, 2/12/2009). Itupun yang dilaporkan secara resmi, sebab pada dasarnya kita tidak tahu berapa persis hasil dari emas Papua itu. Bahkan, benarkah hanya emas atau tembaga saja yang dihasilkan dari gunung-gunung di Papua itu?

Pada sektor Migas, penerimaan negara juga kecil. Tahun 2010 ini penerimaan migas hanya ditargetkan sekitar Rp. 120,5 triliun. Itu tentu hanya sebagian kecilnya,  karena yang mendapatkan porsi terbesarnya adalah pihak asing. Pasalnya, menurut Hendri Saparani, PhD, 90% kekayaan migas negeri ini memang sudah berada dalam cengkeraman pihak asing.

Tentu itu belum termasuk hasil-hasil dari kekayaan barang tambang yang lain (batubara, intan, perak, besi, tembaga nikel, besi, timah, dll) yang juga melimpah ruah. Sayang, dalam tahun 2010 ini misalnya, pemerintah hanya menargetkan penerimaan sebesar Rp. 8,3 triliun dari pertambangan umum. Lagi-lagi porsi terbesar pastinya akan dinikmati oleh perusahaan-perusahaan asing yang juga banyak menguasai pertambangan di negeri ini. (Buletin Dakwah; Al Islam (HTI), edisi 501/XV)

Di luar sumber daya alam (SDA), maka akan banyak sektor lain di luar pajak yang dapat membiayai negara ini untuk terus sejahtera. Negeri ini bisa mengembangkan bermacam industri strategis, seperti pesawat terbang (N250/Gatot Kaca) dan beberapa jenis produksi yang pernah dihasilkan oleh PT IPTN/DI tempo dulu.

Atau yang sekarang mendapatkan pengakuan dunia internasional yaitu produksi senjata dan Tank dari PT PINDAD.



Kesimpulan
Negeri ini sejatinya tidak membutuhkan pajak sebagai penghasilan utama dan untuk membiayai dirinya. Sebab, dari hasil SDA (hasil laut, tambang, hutan, pertanian) saja jika dikelola dengan baik maka kas negara akan lebih dari cukup untuk mensejahterakan rakyatnya. Dan bila memperhatikan penjelasan diatas, maka sudah waktunya bagi kita orang Indonesia untuk segera membenahi sistem yang telah dibangun yang tidak banyak memberikan keuntungan bagi orang banyak. Minimal dengan mengeluarkan kebijakan yang pro terhadap kepentingan rakyat, membatasi turut campur pihak asing dalam usaha mengelola kekayaan Indonesia dan percaya kepada kemampuan yang dimiliki oleh putra-putri negeri sendiri.

Banyak putra-putri Indonesia yang memiliki kemampuan dan prestasi yang telah diakui oleh dunia. Meskipun mereka dikarenakan “tidak dihargai di negerinya sendiri” akhirnya mengabdi di luar negeri seperti Amerika, Jerman, Belanda, Jepang, dll (baca link ini: Prestasi terbaik dan terburuk putra-putri Indonesia di kancah dunia internasional). Namun percayalah, bila mereka diberikan kesempatan untuk mengukir prestasi di negeri ini, maka tentunya dengan senang hati mereka pun mau kembali. Dan Indonesia akan bangkit menjadi negara besar dengan tingkat kesejahteraan yang memuaskan.

Yogyakarta, 09 April 2010
Mashudi Antoro (Oedi`)

Iklan

4 thoughts on “Tanpa Pajak, Indonesia tetap bisa sejahtera

  1. bukankah saat ini pemerintah sedang mangalami defisit, bahkan hutang dan bunganya saja melebihi pendapatan pemerintah…dan memang betul pemungutan pajak itu hanya berlaku bagi warga negara yang memiliki usaha dengan NPWPnya…sesungguhnya tidak efisien jika pemerintah hanya mengandalkan pendapatan dari SDM dan penghasilan BUMN yang merugi terus (walaupun kita tau kalau skrng mereka sedang bangkit kembali)…
    Pemerintah harus bijak menggunakan uang rakyat/negara…krn itu titipan rakyat untuk kesejahteraan warganya

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s